Lusinan negara menggemakan seruan melakukan perundingan perjanjian demi mempertahankan kontrol manusia atas robot, termasuk juga 30 negara yang ingin melarang penggunaan senjata otonom secara sepenuhnya yang juga dikenal sebagai robot pembunuh.
Direktur advokasi Human Rights Watch, Mary Wareham percaya bahwa penggunaan senjata otonom muncul sebagai salah satu ancaman yang paling mendesak di dunia pada masa ini.
Ia juga menegaskan bahwa negara-negara terkemuka telah gagal sebab mereka telah mengambil langkah yang salah untuk mengatasi masalah tersebut.
Sementara itu, para ahli dan pakar pun telah memberikan peringatan jika robot pembunuh berpotensi menyingkirkan populasi dari manusia dengan serangan yanga tidak bertanggung jawab.
Membunyikan Alarm Peringatan
Banyak sekali ahli yang menekankan jika sejumlah negara telah membunyikan alarm peringatan untuk sistem senjata yang seperti ini.
Misalnya saja pada pertemuan tahunan Convention on Conventional Weapons pada pertengahan November 2019, Sekjen PBB, Antonio Gutteres juga telah meyerukan perjanjian internasional baru untuk melarang penggunaan robot pembunuh untuk melakukan tujuan apapun.
Mesin tersebut memiliki kekuatan dan juga keleluasaan untuk membunuh tanpa adanya campur tangan dengan manusia, namun jika secara politis, hal tersebut tidak dapat diterima dan tercela secara moral.
Kelompok kampanye dari Campaign to Stop Killer Robots pun telah menyerukan perjanjian global untuk mengajak seluruh negara melarang penggunaan robot pembunuh.
Direktur advokasi Human Rights Watch, Mary Wareham telah menyesalkan fakta jika tidak ada kemajuan yang bisa dicapai dalam meluncurkan perundingan mengenai perjanjian untuk melarang ataupun membatasi robot pembunuh dalam pertemuan CCW yang diselenggarakan di PBBdi Jenewa.
Sebagai gantinya, negara-negara pun sepakat untuk menghabiskan dua tahun berikutnya hanya untuk mengembangkan kerangka kerja normatif dan juga operasional untuk mengatasi masalah dari penggunaan sistem senjata yang seperti itu.
Tujuan samar-samar ini bisa dibilang jauh dari apa yang dibutuhkan. Satu-satunya tanggapan yang tepat yakni dengan cara meluncurkan negosiasi untuk melarang robot pembunuh.
Respons dari Masyarakat Eropa
Tiga dari empat orang yang menanggapi jajak pendapat di 10 negara yang ada di Eropa ingin pemerintah mereka merespons untuk melakukan perjanjian internasional yang melarang adanya penggunaan robot pembunuh, sebelumnya, pada bulan November ini Human Rights Watch telah mengatakan hal ini.
74 persen dari responden menginginkan negara-negara yang ada di Eropa untuk mengambil tindakan yang tegas guna untuk mendukung larangan sistem senjata yang dapat memilih dan juga dapat menyerang sasaran tanpa dikontrol oleh manusia.
Misalnya saja seperti di Belanda, 80 persen dari responden mereka telah mendukung pemerintah mereka yang mendukung larangan semacam itu. Survei ini dilakukan pada Oktober 2019 lalu, termasuk di Belgia, Finlandia, Jerman, Hongaria, Italia, Irlandia, Norwegia, Belanda, Spanyol dan juga Swiss.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar